Situbondo, Pemangkarnews.com — Komitmen pencegahan korupsi di tingkat daerah kembali ditegaskan. Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar sosialisasi pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBD serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah, Senin (28/4/2026), di aula lantai 2 lingkungan Pemkab.
Kegiatan yang dihadiri jajaran pejabat daerah, aparat kepolisian, serta para kepala desa ini menghadirkan narasumber dari KPK dan unsur penegak hukum. Dalam forum tersebut, peserta terlihat serius mengikuti pemaparan yang menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
Perwakilan KPK, Galih Pramana Natanegara, dalam pemaparannya mengingatkan agar setiap pejabat, khususnya kepala desa, tidak gegabah dalam menandatangani dokumen. Ia menegaskan bahwa memahami isi dokumen sebelum tanda tangan adalah langkah wajib untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Setiap dokumen yang berkaitan dengan anggaran harus dipelajari secara detail. Kalau perlu dibuatkan berita acara sebagai bentuk kehati-hatian,” pesannya.
Senada dengan itu, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie juga mengingatkan bahwa tanda tangan bukan sekadar formalitas. Ia menegaskan, banyak kasus hukum bermula dari kelalaian dalam memahami dokumen yang disahkan.
Mas Rio, Bupati Situbondo menekankan bahwa sosialisasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas aparatur pemerintah, khususnya di tingkat desa. Ia berharap seluruh peserta dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap pengelolaan anggaran.
Kegiatan ini juga dihadiri Ketua dan Anggota DPRD, jajaran OPD, camat, Kades serta unsur LSM. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
Sementara itu, Kasatgas Anti Premanisme, Bang Ipoel Sakera, mengapresiasi langkah Pemkab Situbondo yang menghadirkan langsung KPK dalam sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam membentengi aparatur dari potensi pelanggaran hukum.
Di sisi lain, Ketua Umum Garda Sakera, Johan Toro, menegaskan bahwa pihaknya siap ikut mengawal jalannya pembangunan di Situbondo. Ia menyebut keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan.
Dengan digelarnya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kebijakan semakin memahami risiko hukum dalam pengelolaan anggaran, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Red_182
