Situbondo, Pemangkarnews.com – Polemik harga pupuk subsidi di Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, kembali memantik kegelisahan petani. Musyawarah yang digelar bersama unsur terkait justru berakhir tanpa keputusan tegas. Harga pupuk di lapangan tetap melambung, sementara alasan lama soal ongkos kuli panggul dan biaya distribusi kembali dijadikan penyebab naiknya harga.
Rapat yang digelar pada 09 Februari 2026 itu dihadiri Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), distributor pupuk, perwakilan kelompok tani, Penjabat Kepala Desa Sumberanyar, Babinsa, jajaran Polsek, hingga unsur Kodim. Namun forum tersebut dinilai gagal menjawab persoalan utama: berapa harga pasti pupuk subsidi yang harus dibayar petani.
Rapat justru ditutup dengan pernyataan normatif bahwa PPL tetap dengan harga yang sesuai peraturan pemerintah soal kenaikan harga harus dalam batas kewajaran. Sayangnya, tidak ada parameter jelas, tidak ada angka mengikat, dan tidak ada komitmen penurunan harga. Situasi ini membuat rapat dinilai hanya formalitas tanpa solusi nyata.
Peran PPL dalam forum tersebut juga disorot. Hingga rapat berakhir, tidak ada ketegasan untuk meluruskan praktik harga di lapangan. Pembahasan berputar-putar dan kembali jatuh pada alasan klasik yang selama ini dikeluhkan petani.
Dikonfirmasi terpisah melalui WhatsApp, Agus, selaku PPL Kecamatan Mlandingan, menyatakan pihaknya telah memberikan arahan agar harga pupuk mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp90 ribu untuk urea dan Rp92 ribu untuk ponska. Namun harga di lapangan bisa lebih tinggi karena adanya kesepakatan antara kelompok tani dan kios, dengan dalih tambahan ongkos kuli panggul serta biaya transportasi akibat medan distribusi.
Agus juga menyebut, jika persoalan harga terus menjadi polemik, petani disarankan menebus pupuk langsung ke kios masing-masing.
Pernyataan tersebut justru menambah tanda tanya. Petani menilai alasan ongkos kuli dan ongkir sudah terlalu sering dipakai, namun selalu berujung pada beban harga yang terus ditanggung petani kecil. Apalagi, solusi yang disampaikan PPL agar petani menebus pupuk langsung ke kios dengan jatak dan medan yang berbrda dinilai tidak menyentuh akar persoalan distribusi dan tata kelola.
Seorang petani bahkan mendesak adanya perombakan total kepengurusan Gapoktan. Menurutnya, kondisi saat ini sudah tidak sehat dan cenderung merugikan petani. Ia juga mengungkap fakta mengejutkan Nasir, yang namanya tercatat sebagai penerima pupuk subsidi, mengaku hingga kini tidak pernah menerima pupuk tersebut. “Nama saya ada di data, tapi pupuknya tidak pernah saya terima,” ujarnya dengan nada kecewa saat dikonfirmasi terpisah.
Dengan kehadiran distributor dan aparat keamanan dalam rapat, petani sejatinya berharap ada ketegasan dan solusi nyata. Namun fakta di lapangan berkata lain. Harga pupuk subsidi masih abu-abu, distribusi dipertanyakan, dan alasan klasik terus diputar, sementara musim tanam semakin dekat dan keresahan petani Mlandingan kian membesar.(IF)
