Situbondo, Pemangkarnews.com — Proyek peningkatan jalan ruas Demung–Widoro Payung (R.30) di wilayah Besuki, yang dikerjakan Tahun Anggaran 2025, menuai sorotan. Sabtu (28/2/2026) kemarin, awak media turun langsung ke lokasi saat tim pemeriksa yang mengaku dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengecekan hasil pengerjaan proyek tersebut di lapangan.
Di papan proyek milik Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas PUPR Situbondo Bidang Bina Marga itu tercantum kegiatan peningkatan jalan hotmix AC-WC sepanjang 2.683 meter dengan nilai kontrak Rp 2,21 miliar, dikerjakan CV Andira Permai dari sumber dana APBD 2025.
Namun di lapangan, muncul temuan yang mengundang tanya. Salah satu petugas mengakui ketebalan lapisan hotmix yang diukur hanya sekitar 2,8 cm. Saat awak media hendak mengabadikan hasil pengukuran tersebut, petugas di lokasi menolak untuk difoto.
Tak hanya itu, penentuan titik uji ketebalan diduga tidak dilakukan secara acak. Titik pengukuran terkesan sudah ditentukan sebelumnya. Padahal, jika pengambilan sampel dilakukan secara acak sesuai praktik pengawasan teknis, dikhawatirkan hasilnya bisa lebih tipis dan berpotensi tidak memenuhi spesifikasi.
warga sekitar yang saat dikonfirmasi saat pemeriksaan berharap proyek yang dibiayai uang rakyat itu benar-benar diawasi ketat.
“Kalau memang tidak sesuai aturan, ya harus diperbaiki. Ini jalan dipakai masyarakat tiap hari,” ujar salah satu warga.
Dalam standar pekerjaan jalan beraspal, pengujian ketebalan umumnya dilakukan melalui core drill (bor inti) atau pengukuran lapangan pada titik acak untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi kontrak. Biasanya menurut pemerhati proyek jalan ketebalan yang sesuai spesifikasi adalah 4 cm sampai 6 cm, Apabila dibawah ketebalan tersebut kemungkinan sudah mengarah ke pengurangan bahan dan tentunya anggaran yang dimanipulasi.
BPK pun seyogyanya memberikan keterangan dan pemeriksaan yang obyektif dalam menilai dan memeriksa hasil pekerjaan proyek tersebut apalagi proyek yang dibiayai dari hasil pajak rakyat.
Metode acak diperlukan agar hasilnya objektif dan mewakili keseluruhan hamparan, bukan hanya titik tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun dinas terkait soal dugaan ketidaksesuaian ketebalan tersebut. Publik pun menunggu transparansi, mengingat proyek ini jelas tertulis “dilaksanakan atas peran serta masyarakat membayar pajak.”
Jika terbukti tak sesuai spek, proyek ini berpotensi menjadi temuan serius dan harus segera ditindaklanjuti demi kualitas infrastruktur dan kepercayaan masyarakat./IF
